Andi Akbar Wury
Business Administration
Medipol Istanbul University
Pendahuluan
Dalam era digital yang terus berkembang, teknologi pendidikan diharapkan dapat menjadi sarana bagi pemerataan pendidikan. Berbagai platform seperti Ruangguru, Zenius, dan LinkedIn Learning muncul dengan slogan “akses ilmu untuk semua.” Namun, kenyataan di lapangan menggambarkan sebuah paradoks: teknologi yang seharusnya menghapus batas-batas, malah memperkuat hierarki baru yang didasarkan pada ekonomi dan data. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (2024), hanya 34% mahasiswa di Indonesia yang pernah mengikuti pelatihan soft skill, sedangkan di luar Jawa, persentasenya menurun dengan signifikan menjadi 28%. Ironisnya, 68% dari program beasiswa internasional seperti LPDP atau Fulbright memerlukan keterampilan non-akademik yang umumnya mahal dan terletak di area perkotaan (LPDP, 2023).
Inti permasalahannya bukanlah pada teknologinya, melainkan pada desain serta logika ekonomi yang mendasarinya. Berbagai platform pendidikan digital telah dirancang berdasarkan prinsip kapitalisme platform: data pengguna dimanfaatkan secara maksimal, fitur-fitur penting disembunyikan di balik paywall, dan algoritma rekomendasi malah memperkuat bias yang berkaitan dengan lokasi dan kelas sosial. Akibatnya, teknologi ini tidak bersifat inklusif, melainkan memilih siapa yang mendapat akses. Esai ini mengangkat kritik terhadap ilusi meritokrasi digital dalam dunia pendidikan dan kemudian menawarkan solusi alternatif: platform pendidikan yang berlandaskan prinsip ekonomi sosial serta desain etis. Platform ini muncul dari gerakan mahasiswa dan komunitas, bukan dari perusahaan besar. Melalui penggabungan analisis terhadap platform komersial dan berbagai inisiatif kolaboratif seperti Kelas Kita, OpenSCHOLAR, serta pengalaman pribadi dalam membangun ekosistem barter keterampilan, tulisan ini menegaskan pentingnya teknologi pendidikan yang adil. bukanlah yang paling maju, tetapi yang paling peduli.
Pembahasan
- Teknologi Pendidikan Indonesia: Inklusif di Iklan, Eksklusif di Algoritma
Platform pendidikan digital di Indonesia tumbuh pesat pasca-pandemi. Namun, pertumbuhan ini tidak otomatis berarti inklusivitas. Model bisnis dominan yang berbasis langganan bulanan atau pembelian modul ini menciptakan digital paywall yang menghalangi mahasiswa dari keluarga berpenghasilan rendah. Misalnya, paket pelatihan beasiswa di platform besar berkisar Rp2–5 juta, jauh di atas kemampuan 61% mahasiswa yang berasal dari keluarga berpendapatan di bawah Rp5 juta per bulan (Kemdikbudristek, 2024).
Lebih dalam, algoritma rekomendasi di banyak platform justru memperkuat ketimpangan. Mahasiswa di Jakarta sering menerima notifikasi peluang magang global, sementara mahasiswa di Papua atau Nusa Tenggara jarang melihat konten serupa, bukan karena tidak ada peluang, tapi karena algoritma tidak “melihat” mereka sebagai pengguna bernilai tinggi. Ini adalah bentuk elitisme algoritmik: sistem yang secara diam-diam mendiskriminasi berdasarkan data perilaku, geolokasi, dan daya beli.
Seperti diingatkan Williamson (2020), teknologi pendidikan bukanlah netral. Ia membawa nilai-nilai dari pembuatnya dan jika pembuatnya adalah perusahaan dengan target investor, maka nilai yang diutamakan adalah pertumbuhan dan profit, bukan keadilan sosial.
- Alternatif yang Muncul dari Bawah: Platform Berbasis Komunitas
Beruntungnya, respons terhadap elitisme digital tidak diam. Di seluruh Indonesia, muncul gerakan mahasiswa yang membangun platform edukasi alternatif berbasis kolaborasi, bukan komersialisasi.
- Kelas Kita (Yogyakarta) menyediakan pelatihan beasiswa dan magang gratis, dijalankan oleh relawan mahasiswa. Mereka menggunakan sistem “token partisipasi” dengan menjadi fasilitator satu sesi, kamu mendapat akses ke tiga sesi lain.
- OpenSCHOLAR adalah komunitas nasional yang menyediakan template esai beasiswa, simulasi wawancara, dan panduan aplikasi dalam format open-source, tanpa login atau biaya.
- AksesDifabel mengembangkan tools berbasis web yang ramah disabilitas dan didesain bersama pengguna, bukan untuk mereka.
Pengalaman pribadi penulis dalam membangun sistem barter keterampilan menguatkan pola ini. Awalnya, ini hanya pertukaran informal: penulis menukar pelatihan bahasa Inggris dengan bantuan menulis esai beasiswa. Hasilnya: lolos ke program pertukaran di Oxford. Pengalaman itu menunjukkan bahwa setiap mahasiswa memiliki sesuatu yang berharga untuk diajarkan, dan pendidikan tidak harus mahal untuk berkualitas.
Namun, yang penting ditekankan: inisiatif seperti ini bukan satu-satunya jalan, tapi bagian dari ekosistem yang lebih luas. Yang mempersatukan mereka adalah prinsip:
- Nol biaya (tanpa paywall),
- Desain partisipatif (pengguna terlibat dalam pengembangan),
- Horizontalitas (tidak ada hierarki antara “pengajar” dan “peserta”).
| ASPEK | PLATFORM KOMERSIAL | PLATFORM KOMUNITAS |
| Biaya | Berbayar / Paywall | Gratis |
| Desain | Top-Down | Partisipatif |
| Tujuan | Profit & Pertumbuhan | Keadilan & Solidaritas |
| Akses Alogritma | Berbasis Geolokasi & Daya Beli | Terbuka & Inklusif |
- Menuju Ekosistem Teknologi Pendidikan yang Benar-Benar Inklusif
Untuk mengubah gerakan kecil menjadi sistemik, diperlukan tiga pergeseran paradigma:
- Pertama, dari teknologi efisien ke teknologi etis.
Platform pendidikan harus dirancang dengan prinsip design justice (Costanza-Chock, 2020): melibatkan kelompok marjinal mencakup mahasiswa daerah, disabilitas, Perempuan dalam setiap tahap desain. Teknologi yang baik bukan yang paling pintar, tapi yang paling adil.
- Kedua, dari ekonomi platform ke ekonomi sosial.
Alih-alih mengandalkan investor, platform pendidikan inklusif bisa didukung melalui hibah mikro, koperasi mahasiswa, atau infrastruktur open-source dari negara.
- Ketiga, dari pembelajaran individual ke jaringan kolaboratif.
Teori connectivism (Siemens, 2005) menegaskan: di era digital, pengetahuan tersebar di jaringan, bukan di server. Mahasiswa tidak perlu “membeli” pengetahuan, mereka bisa membangunnya bersama.
- Mahasiswa sebagai Arsitek Teknologi
Mahasiswa sering dipandang sebagai “pengguna akhir.” Namun, sebenarnya kami adalah para agen perubahan yang paling dekat dengan permasalahan dan solusinya. Di Turki, penulis menyaksikan bagaimana mahasiswa di Istanbul mendirikan EğitimKooperatif, sebuah platform pertukaran pengetahuan yang berbasis koperasi. Inisiatif ini kemudian menginspirasi upaya serupa di Indonesia.
Inisiatif ini muncul dari pemahaman bahwa akses terhadap pendidikan seharusnya tidak tergantung pada kemampuan finansial, tetapi lebih kepada keinginan untuk belajar dan berbagi. Mereka mengubah cara bertransaksi dengan mengganti uang dengan pertukaran keterampilan. Misalnya, seseorang dapat mengajar bahasa dan menerima pelajaran matematika sebagai imbalan, atau berbagi desain grafis untuk mendapatkan konsultasi akademik. Dengan cara ini, mereka menciptakan ekosistem pembelajaran yang setara, penuh solidaritas, dan berkelanjutan. Ini menunjukkan bahwa solusi yang inklusif tidak selalu memerlukan investasi besar, melainkan keberanian untuk menentang logika pasar dalam bidang pendidikan. Kontribusi nyata dari generasi muda terletak pada kemampuan mereka tidak hanya untuk meminta sistem yang adil, tetapi juga untuk menciptakannya sendiri.
Di tengah meningkatnya krisis biaya pendidikan, gerakan seperti ini menunjukkan bahwa keadilan dalam pendidikan bukan sekadar angan-angan, tetapi sesuatu yang dapat dibentuk secara sosial melalui kerja sama yang setara. Mahasiswa, dengan imajinasi dan idealisme yang mereka miliki, memiliki kemampuan untuk menjadi arsitek muda yang merancang solusi sistemik. Mereka tidak hanya menunggu perubahan datang dari pihak atas, tetapi juga berusaha menciptakannya secara kolaboratif dan untuk kebaikan semua orang.
- Menanggapi Narasi “Profit Memungkinkan Inklusi”
Tentu saja, ada pendapat yang mengatakan bahwa platform pendidikan berbasis komersial seperti Ruangguru atau Zenius sebenarnya memperluas akses melalui penggunaan skala dan efisiensi teknologi. Mereka berpendapat bahwa kemampuan untuk memperoleh keuntungan mendorong inovasi yang berkelanjutan dan meningkatkan jangkauan di seluruh negeri. Mereka mungkin mengacu pada program beasiswa internal atau modul gratis sebagai contoh dari tanggung jawab sosial mereka.
Namun, argumen ini tidak mempertimbangkan struktur insentif yang terintegrasi dalam model bisnis yang bergantung pada investor. Seiring dengan pertumbuhan jumlah pengguna dan peningkatan pendapatan yang menjadi indikator utama kinerja, seperti yang ditunjukkan dalam laporan keuangan Ruangguru yang mencatat kenaikan 72% pada pendapatan berbayar selama periode 2022–2023 (Ruangguru, 2023), desain platform akan secara sistematis mengutamakan segmen yang mampu. membayar. Ini bukan hanya sekadar pilihan strategis, tetapi juga dampak langsung dari prinsip kapitalisme pemegang saham (Srnicek, 2017): nilai pengguna diukur tidak berdasarkan potensi edukasinya, melainkan pada kemampuan mereka untuk menghasilkan data dan pendapatan.
Fakta bahwa kurang dari 15% konten premium di platform besar dapat diakses secara gratis, ditambah dengan algoritma rekomendasi yang jarang menjangkau mahasiswa di daerah terpencil (Kemdikbudristek, 2024), menunjukkan bahwa ide “inklusivitas” sering kali hanya dijadikan alat pemasaran semata. Prinsip operasional menjelaskan bahwa penelitian oleh Noble (2018) dan Eubanks (2018) menunjukkan sistem berbasis data sering kali memperburuk ketidaksetaraan yang ada. Hal ini terjadi karena algoritma dilatih dengan menggunakan data dari kelompok yang dominan, yaitu pengguna perkotaan serta kelas menengah ke atas di Indonesia. Seorang mahasiswa di Kabupaten Sumba Timur yang sedang mencari pelatihan untuk wawancara beasiswa malah mendapatkan rekomendasi iklan kursus TOEFL dengan biaya Rp3 juta, alih-alih mendapatkan simulasi gratis dari teman-teman sesama mahasiswanya. UNESCO (2023) menekankan bahwa teknologi pendidikan yang inklusif harus mengikuti tiga prinsip utama: akses tanpa biaya, desain partisipatif, dan transparansi dalam algoritma. Sayangnya, platform komersial tidak memenuhi ketiga kriteria tersebut.
Program beasiswa internal mereka, misalnya, hanya menjangkau kurang dari 2% dari total pengguna di seluruh Indonesia (DataIndonesia.id, 2024) dan tidak mengatasi masalah mendasar, yaitu eksklusivitas yang ada dalam sistem produksi pengetahuan digital. Dalam konteks ini, pernyataan “keuntungan memungkinkan inklusi” justru mengalihkan fokus dari pertanyaan yang lebih mendasar: siapa yang menentukan apa itu “inklusi”, dan untuk siapa teknologi ini sebenarnya dirancang? Jika tujuan utama adalah memberikan akses pendidikan yang berkualitas dan adil, maka dasar yang perlu dibangun harus mengutamakan logika sosial ekonomi serta prinsip keadilan desain (Costanza-Chock, 2020), alih-alih menggunakan logika pasar yang menilai nilai manusia berdasarkan kemampuan finansial.
Kesimpulan
Dalam upaya menciptakan generasi Indonesia yang inklusif, adaptif, dan mampu bersaing di kancah global, kita harus menghapus pandangan keliru bahwa otomatisasi teknologi menjamin pemerataan. Platform pendidikan seharusnya dinilai bukan hanya berdasarkan kecanggihan algoritmanya, tetapi lebih pada jumlah hidup yang bisa ia sentuh dengan cara yang adil.
Saran kebijakan:
- Kemdikbudristek harus menetapkan norma etika dalam teknologi pendidikan: melarang paywall untuk modul beasiswa publik, mengutamakan desain yang dapat diakses, serta menjamin transparansi algoritma.
- Program Kampus Merdeka perlu menghargai kontribusi di platform komunitas sebagai bagian dari SKS non-akademis.
- Kembangkan infrastruktur sumber terbuka nasional untuk pertukaran keterampilan, alih-alih mengandalkan pembelian lisensi dari perusahaan rintisan komersial.
Sebagai mahasiswa Administrasi Bisnis Internasional di Universitas Medipol, saya memahami bahwa sistem ekonomi mencerminkan nilai-nilai yang kita anut. Di kelas, saya belajar tentang stakeholder capitalism, yaitu model bisnis yang tidak hanya berfokus pada keuntungan tetapi juga memperhatikan dampak sosial. Namun, di luar kelas, saya menyaksikan bagaimana platform pendidikan di Indonesia lebih mengedepankan prinsip shareholder capitalism: mementingkan pendapatan maksimal ketimbang keadilan. Program studi saya mengajarkan untuk memahami struktur di balik fenomena, bukan hanya sekadar gejala yang tampak. Ini adalah prinsip yang saya terapkan dalam esai ini:
“Kita tidak memerlukan lebih banyak aplikasi. Apa yang kita butuhkan adalah aplikasi yang mendukung hal-hal yang tersembunyi.” Saya yakin bahwa generasi mahasiswa di Indonesia mampu menciptakan teknologi yang tidak hanya inovatif, tetapi juga adil. Kami meyakini bahwa pengetahuan yang tidak dapat diakses menjadi sia-sia.
DAFTAR PUSTAKA
Costanza-Chock, S. (2020). Design justice: Community-led practices to build the worlds we need. MIT Press. https://doi.org/10.7551/mitpress/12255.001.0001
Eubanks, V. (2018). Automating inequality: How high-tech tools profile, police, and punish the poor. St. Martin’s Press.
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2024). Profil mahasiswa Indonesia: Akses, partisipasi, dan tantangan pengembangan kompetensi non-akademik. Pusat Data dan Teknologi Informasi. https://pusdatin.kemdikbud.go.id/profil-mahasiswa-2024
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. (2023). Laporan tahunan: Tren kompetensi penerima beasiswa internasional. https://www.lpdp.kemenkeu.go.id
Noble, S. U. (2018). Algorithms of oppression: How search engines reinforce racism. NYU Press. https://doi.org/10.2307/j.ctt1pwt9w5
Siemens, G. (2005). Connectivism: A learning theory for the digital age. International Journal of Instructional Technology and Distance Learning, 2(1), 3–10. https://www.researchgate.net/publication/282853380_Connectivism_A_Learning_Theory_for_the_Digital_Age
Srnicek, N. (2017). Platform capitalism. Polity Press.
UNESCO. (2023). Guidelines for inclusive digital learning: Ensuring equity in education through technology. UNESCO Publishing. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000386542
van Dijck, J., Poell, T., & de Waal, M. (2018). The platform society: Public values in a connective world. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oso/9780190863494.001.0001
Vines, J., Clarke, R., Wright, P., McCarthy, J., & Olivier, P. (2013). Participatory design with marginalised communities: Challenging traditional conceptions of ‘participation’. In Proceedings of the 12th Participatory Design Conference (Vol. 1, pp. 1–4). ACM. https://doi.org/10.1145/2501067.2501075
Williamson, B. (2020). The datafication of schools: AI, machine learning, and ‘predictive analytics’. Learning, Media and Technology, 45(1), 1–14. https://doi.org/10.1080/17439884.2020.1727355
