ANKARA/ONLINE, 23 April 2026 — Pusat Studi PPI Turki (PUSPITUR) menyelenggarakan Diskusi Ilmiah Volume I (DIKSI) bertema “Board of Peace: Siapa yang Diuntungkan?” pada 23 April 2026. Forum ini menghadirkan dua panelis dengan latar belakang yang saling melengkapi: Muh. Ashry Sallatu, S.IP., M.Si, seorang akademisi Hubungan Internasional di Universitas Hasanuddin sekaligus PhD Candidate Antropologi di Universitas Amsterdam, dan Andi Noor Faradiba Syarifin, S.Psi., M.A, seorang direktur NGO Global Humanity Network serta merupakan alumni program Peace and Security Studies. Keduanya membedah konsep Board of Peace (BOP) secara kritis dari landasan hukum resolusinya hingga jaringan kepentingan yang beroperasi di baliknya
GAZA DAN RELEVANSI DISKUSI: MIMPI BURUK YANG TIDAK BERAKHIR
Forum dibuka dengan pertanyaan yang tampaknya sederhana: apakah membahas BOP masih relevan ketika perhatian dunia tengah tertuju ke Selat Hormuz? Panelis pertama Muh. Ashry Sallatu, S.IP., M.Si yang kerap disapa Kak Gego, menjawab dengan tegas bahwa relevansi itu tidak pernah pudar.
“Gaza adalah momentum — apakah dunia ini bisa menyelesaikan konflik? Ya, dunia terfokus ke Selat Hormuz. Tapi Gaza akan selalu ada. Jadi hal-hal yang membahas Gaza itu pasti akan menjadi relevan.” – Kak Gego
Mengutip Sekretaris Jenderal PBB António Guterres yang menyebut Gaza sebagai “mimpi buruk kemanusiaan yang tidak pernah berakhir bagi warga sipil”, panelis menegaskan bahwa BOP tidak bisa dipisahkan dari konteks krisis kemanusiaan yang masih berlangsung di Gaza.
RESOLUSI 2803: ASUMSI TERSEMBUNYI DAN STRUKTUR YANG PROBLEMATIS
Salah satu sorotan utama diskusi adalah pembacaan kritis terhadap Resolusi DK PBB 2803 (November 2025) yang menjadi landasan hukum keberadaan BOP. Forum menyimpulkan bahwa resolusi ini memuat asumsi-asumsi yang tidak netral.
• Resolusi 2803 bertumpu pada asumsi bahwa Otoritas Palestina telah gagal, sehingga dibutuhkan intervensi eksternal. Panelis mempertanyakan siapa yang mendefinisikan kegagalan itu, dan atas dasar tolak ukur apa.
• Resolusi berulang kali menyebut istilah “terror threat” sebuah labeling yang secara efektif menempatkan Gaza sebagai sumber ancaman, bukan sebagai korban konflik bersenjata.
• Poin 19 resolusi menyebutkan bahwa self-determination Palestina bergantung pada kondisi tertentu, termasuk reformasi Otoritas Palestina. Panelis menegaskan bahwa self-determination adalah hak yang absolut dan tidak bersyarat dalam hukum internasional.
• Poin 4 memberikan Israel waktu 72 jam untuk menerima perjanjian tersebut, hal ini menciptakan posisi asimetris dan menempatkan nasib Palestina pada keputusan pihak yang berstatus penjajah.
“KEJAHATAN YANG TERSELUBUNG”: BOP SEBAGAI KORPORATISASI PERDAMAIAN
Panelis kedua Andi Noor Faradiba Syarifin, S.Psi., M.A, yang kerap disapa Kak Diba membuka pemaparannya dengan sebuah framing yang langsung menohok: BOP bukan sekadar mekanisme diplomatik yang cacat ia adalah sebuah kejahatan yang disamarkan.
“Saya mengatakan ini adalah kejahatan yang terselubung dari Board of Peace. BOP mendisguise dirinya sebagai peacebuilder, tapi nyatanya mereka mencoba untuk memprivatisasi perdamaian. Ini seperti UN, tapi versi korporasi bukan international entity, tapi international private entity.” – Kak Diba
Forum menelusuri akar BOP ke Abraham Accords era pertama pemerintahan Trump (2018-2020) sebuah normalisasi hubungan Israel-Arab yang dirancang tanpa mengikutsertakan Palestina dalam negosiasi. Pola yang sama, menurut panelis, kini berulang dan dilembagakan dalam BOP.
Pembentukan BOP melalui Resolusi 2803 juga dinilai bukan produk konsensus, melainkan tekanan. Beberapa negara yang menolak bergabung menghadapi ancaman tarif dan isolasi diplomatik. Dari 62 negara yang diundang, hanya 25 yang menandatangani charter.
JARINGAN LOBI DAN AKTOR BERKEPENTINGAN DI BALIK BOP
Diskusi secara khusus membedah infrastruktur lobi yang selama ini mempengaruhi kebijakan luar negeri AS terhadap Israel dan kini turut membentuk BOP.
AIPAC (American Israel Public Affairs Committee) diidentifikasi sebagai salah satu lobi terbesar yang secara konsisten mendanai kampanye anggota Kongres di kedua partai untuk memastikan kebijakan pro-Israel tidak mendapat hambatan legislatif.
CUFI (Christians United for Israel) disebut sebagai organisasi lobi pro-Israel terbesar di AS dengan basis massa sekitar 10 juta anggota dari kalangan evangelical yang secara teologis mendukung Israel atas dasar keyakinan eskatologis, terlepas dari pertimbangan hak asasi manusia.
Forum juga menyoroti komposisi Executive Board BOP yang didominasi oleh figur-figur dengan benturan kepentingan nyata di kawasan Timur Tengah:
• Jared Kushner, menantu Trump dan arsitek Abraham Accords, memimpin firma ekuitas yang mengelola miliaran dolar investasi dari Arab Saudi, Qatar, dan UAE — negara-negara yang kini menjadi anggota BOP.
• Steve Witkoff, developer properti tanpa rekam jejak diplomatik, pernah memframing rekonstruksi Gaza sebagai “proyek real estate senilai $50 miliar”.
• Marc Rowan, CEO Apollo Global Management dengan portofolio $785 miliar, duduk di dua badan BOP sekaligus sambil memiliki investasi signifikan di kawasan.
“Gaza itu harusnya diperlakukan sebagai crime scene, bukan ladang properti untuk membangun hotel.” – Kak Gego
POSISI INDONESIA
Diskusi menutup dengan debat yang paling dekat dengan audiens: apa yang seharusnya dilakukan Indonesia sebagai anggota BOP?
“BOP tidak membuat bargaining position Indonesia bagus. Indonesia itu politik luar negeri bebas aktif dan bergabung BOP adalah kebalikan dari itu.” – Kak Diba
Forum menyimpulkan beberapa catatan kritis terkait posisi Indonesia:
• Indonesia tidak memiliki kursi di Executive Board BOP. Keikutsertaannya memberikan legitimasi dan citra inklusivitas kepada BOP, tanpa diimbangi kekuasaan nyata dalam pengambilan keputusan.
• Ketika Indonesia menyebut keikutsertaan sebagai “economic interest”, forum mempertanyakan: kepentingan ekonomi siapa? Apakah perusahaan-perusahaan Indonesia ada dalam daftar penerima kontrak rekonstruksi Gaza atau posisi itu sudah lebih dulu diamankan oleh aktor yang memiliki kedekatan dengan Kushner dan Witkoff?
• Keputusan bergabung telah mendapat kritik luas dari kalangan akademisi dan ulama termasuk Majelis Ulama Indonesia yang menyebut BOP sebagai proyek neokolonial.
Rekomendasi forum: Indonesia seharusnya mempertimbangkan untuk keluar dari BOP dan mengalihkan komitmennya pada forum multilateral yang memiliki legitimasi lebih kuat termasuk mendorong reformasi mekanisme PBB, memperkuat posisi melalui ASEAN dan OKI, serta secara konsisten mengadvokasi penyelesaian dua negara yang selaras dengan hukum internasional.
“Keluar dari BOP adalah penegasan Indonesia mendukung multilateralisme. PBB memiliki keterbatasan, tapi PBB telah berhasil menghindarkan dunia dari perang fisik besar. Kita tidak seharusnya meninggalkannya untuk lembaga ad hoc yang tidak jelas akuntabilitasnya.” – Kak Gego